Langkah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM dalam meluncurkan "Protokol Jakarta" merupakan sebuah terobosan diplomatik yang sangat berani di kancah global guna mendorong transparansi royalti di platform digital. Inisiatif ini bukan sekadar urusan hukum formal, melainkan jantung dari keberlangsungan ekonomi kreatif di era data, di mana Indonesia berupaya menciptakan keseimbangan yang adil antara perlindungan hak ekonomi pencipta dan akses masyarakat terhadap karya kreatif. Namun, sebagai mahasiswa yang mendalami jurnalisme dan komunikasi digital, kita perlu melihat lebih jauh ke dalam narasi tersebut untuk membedah apakah kebijakan ini akan menjadi solusi konkret yang menyentuh akar rumput atau hanya berhenti sebagai retorika kebijakan semata. Secara visi, Protokol Jakarta memang tampak sangat progresif karena menantang hegemoni teknologi global dengan menuntut pembagian royalti yang transparan. Meskipun artikel menyebutkan bahwa inisiatif ini akan melahirkan rezim internasional berbasis transparansi, terdapat ketidakjelasan mengenai mekanisme penegakan di tingkat domestik. Diplomasi di forum internasional seperti Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) di Jenewa memang memberikan validitas politik, namun tanpa regulasi nasional yang memiliki kekuatan teknis untuk memaksa raksasa teknologi global patuh, transparansi ini berisiko hanya menjadi imbauan administratif yang lemah. Selain aspek hukum, tantangan nyata lainnya terletak pada kesenjangan infrastruktur data yang diperlukan untuk mendukung transparansi royalti secara real-time. Peta jalan kekayaan intelektual nasional yang diulas dalam sumber memang menekankan pada edukasi dan pengembangan melalui program Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia (EKII), namun belum menyentuh secara mendalam bagaimana infrastruktur data tersebut akan dikelola agar akuntabel bagi para kreator secara mandiri. Hal ini memicu kekhawatiran akan munculnya dominasi narasi top-down yang sangat pemerintah-sentris, di mana keterlibatan komunitas kreatif independen dalam penyusunan strategi pemanfaatan kekayaan intelektual mungkin masih terasa berjarak dari kebutuhan nyata di lapangan. Agar Protokol Jakarta tidak sekadar berakhir sebagai artefak diplomasi, diperlukan langkah strategis berupa transparansi radikal, seperti pembangunan dashboard pemantauan royalti digital yang dapat diakses langsung oleh publik atau pemegang hak cipta. Semangat kolaborasi dengan WIPO ini juga harus dibarengi dengan integrasi literasi hak cipta digital yang lebih mendalam ke dalam kurikulum perguruan tinggi dan pemberdayaan UMKM, agar mereka tidak hanya terdaftar tetapi juga mampu melakukan komersialisasi secara mandiri. Diplomasi internasional ini harus diperkuat dengan kebijakan kedaulatan digital yang tegas terhadap platform global, meniru langkah negara maju yang berani menerapkan aturan pembagian keuntungan yang adil. Sebagai kesimpulan, Protokol Jakarta adalah langkah awal yang sangat menjanjikan untuk memposisikan Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi pengetahuan global. Tugas utama bagi para praktisi komunikasi dan jurnalisme digital saat ini adalah terus mengawal implementasi kebijakan ini guna memastikan bahwa janji transparansi tersebut benar-benar termanifestasi dalam angka royalti yang nyata bagi para kreator, bukan hanya berakhir sebagai dokumen kesepahaman di meja perundingan internasional.